PPID.MUNABARAT.GO.ID – Langkah luar biasa ditunjukkan oleh Pemerintah Kabupaten Muna Barat (Mubar). Dua tahun kepemimpinan Bupati Muna Barat Laode Darwin sukses mencetak sejarah dengan mendatangkan langsung para pemegang kendali energi nasional ke daerah yang dipimpinnya. Tidak tanggung-tanggung, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, bersama Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Wahyudi Anas, Direktur Pemasaran Korporat PT Pertamina Patra Niaga serta jajaran elite PT Pertamina Patra Niaga dan Regional Sulawesi hadir langsung di Laworo pada Jumat (4/9/2026).
Pertemuan tingkat tinggi ini merupakan hasil dari kegigihan Bupati Muna Barat yang dijuluki Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai sosok "petarung". Berawal dari aksi jemput bola mendatangi langsung kantor Direktorat Migas di Jakarta pekan sebelumnya hingga pertemuan regional di Baubau bersama lima bupati lain, Laode Darwin berhasil membawa pemerintah pusat melihat langsung kondisi riil Muna Barat yang dalam tiga bulan terakhir tengah mengalami kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Dalam forum koordinasi tersebut, Asisten II Pemkab Muna Barat membeberkan data terkait "Triade Krisis Energi" yang tengah melanda Muna Barat. Berdasarkan kajian lintas dinas, total kebutuhan riil BBM masyarakat Muna Barat mencapai 39.550.916 liter per tahun, namun kuota resmi dari BPH Migas saat ini hanya digelontorkan sebesar 8.994.000 liter per tahun. Artinya, terjadi defisit atau jurang kekurangan akut hingga 77,26 persen (30.556.916 liter). Rinciannya sangat memprihatinkan: Pertalite baru terpenuhi 30,3%, Minyak Tanah 27,5%, dan yang paling parah adalah Solar yang hanya teralokasi 14,5% dari kebutuhan riil.
Kesenjangan ekstrem ini terbukti telah melumpuhkan urat nadi perekonomian masyarakat. Sebanyak 3.351 kapal nelayan terancam tidak melaut, memicu potensi kerugian ekonomi hingga Rp545 miliar per tahun dan lonjakan harga ikan sebesar 40%. Di sektor darat, ribuan hektar sawah terancam gagal panen akibat alat mesin pertanian (alsintan) dan pompa air mati suri di tengah kemarau, mendongkrak harga beras hingga 30%. Beban masyarakat kian tak tertahankan karena wilayah seluas Mubar dengan 95.779 jiwa penduduk hanya ditopang oleh 5 titik pengisian resmi (1 SPBU, 2 SPBN, 2 Pertashop) dengan jarak antar-titik lebih dari 13 kilometer, serta lonjakan harga BBM di kepulauan yang menembus Rp17.000 hingga Rp20.000 per liter.
Merespons paparan data tersebut, Dirjen Migas Laode Sulaeman menyampaikan pujian terbuka atas militansi kepemimpinan Bupati Muna Barat. Putra Daerah Buton ini menegaskan bahwa di bawah masa kepemimpinannya selama 12 bulan, baru kali ini ada seorang bupati yang sanggup memboyong pimpinan tertinggi sektor migas nasional ke daerah. Sebagai bentuk apresiasi, Ditjen Migas merencanakan Kabupaten Muna Barat sebagai wilayah percontohan (pilot project) nasional untuk penataan distribusi energi serta menjadikan data yang telah dipaparkan oleh Pemkab Mubar sebagai prioritas utama kebijakan pusat.
Senada dengan hal tersebut, Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengakui bahwa effort luar biasa sang Bupati hingga berhasil membuka mata pusat terhadap ketimpangan energi di daerah non-perkotaan yang terimbas tekanan geopolitik global sejak Februari silam. Kehadiran lengkap rantai pasok mulai dari penanggung jawab distribusi se-Sulawesi hingga mitra lapangan dalam pertemuan ini langsung difokuskan untuk mengevaluasi usulan penambahan kuota serta komitmen pengawasan ketat berbasis digital (QR Code dan kartu khusus nelayan-petani) yang ditawarkan Pemkab Muna Barat demi menjamin ketersediaan energi yang adil, merata, dan tepat sasaran.
Menanggapi apa yang menjadi komitmen pemerintah Kabupaten Muna Barat "Kami ingin memastikan satu hal: masyarakat Muna Barat tidak boleh kehilangan kesempatan bekerja, berproduksi, dan memenuhi kebutuhan hidup hanya karena tidak mendapatkan BBM yang cukup”, pihak PT Pertamina Patra Niaga yang diwakili oleh Alimuddin Baso selaku Direktur Pemasaran Korporat menyampaikan empat poin penegasan dalam merespons aspirasi Pemkab Muna Barat. Pertama, Pertamina memastikan akan ada kebijakan penambahan kuota BBM untuk daerah tersebut. Kedua, penanganan krisis ini wajib dibarengi dengan langkah perluasan akses infrastruktur penyaluran. Ketiga, pihaknya meminta kontribusi aktif dari unsur Forkopimda guna memperbaiki akses distribusi sekaligus memastikan penyaluran benar-benar tepat sasaran. Keempat, mengingat pengadaan BBM yang sangat terbatas dan berbiaya mahal, Pertamina secara khusus memohon peran aktif rekan-rekan pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan di lapangan.
Menutup rangkaian forum tersebut, Bupati Muna Barat menyatakan kesanggupan dan komitmen pengawasan yang diminta dengan menegaskan bahwa pengawasan di daerahnya akan dimaksimalkan secara total. Mengingat posisi Muna Barat yang dikelilingi oleh wilayah dengan aktivitas pertambangan masif di daerah tetangga, pengawalan distribusi menjadi perhatian khusus. Laode Darwin juga menegaskan bahwa pemerintah daerah akan memaksimalkan segala potensi yang ada dengan memaksimlakan pemanfaatan APBD dan PAD.
"Terima kasih atas perhatiannya, sudah hadir di daerah terpencil ini. Semangat kami menjadi berlipat ganda atas kehadiran Bapak-Ibu demi masyarakat kami," ujar Bupati.
Senada dengan Bupati, Wakil Bupati Muna Barat Ali Basa menambahkan bahwa masyarakat Mubar secara keseluruhan sangat membutuhkan uluran tangan dan perhatian khusus. Berdasarkan laporan dari tingkat distributor, distribusi di pangkalan terpantau sangat padat akibat kuota yang diterima justru berkurang dari data alokasi awal, sehingga memicu kelangkaan di tengah masyarakat, khususnya bagi para ibu rumah tangga. Pemkab Muna Barat berharap kunjungan pejabat tinggi pusat ini menjadi momentum perbaikan masalah energi di Muna Barat.
Tim Liputan Dinas Kominfo Muna Barat
Penulis : Wa Ode Hasrana, A.Md (Staf Diskominfo-SP)
Editor : Wa Ode Rahmatia, SP (Kabid. Peng. Opini & Aspirasi Publik)