Pemkab Muna Barat Usulkan Program Strategis Sektor Kelautan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan

PPID. MUNA BARAT. GO. ID Pemerintah Kabupaten Muna Barat melakukan audiensi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta, pada Selasa, 28 Juli 2026. Pertemuan ini digelar untuk mengusulkan sejumlah program strategis guna mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di daerah tersebut.

Audiensi ini dipimpin langsung oleh Bupati Muna Barat La Ode Darwin, yang turut didampingi oleh Sekretaris Daerah Muna Barat, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta anggota DPRD Kabupaten Muna Barat. Rombongan Pemkab Muna Barat diterima secara langsung oleh Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan beserta jajaran pejabat KKP.

Dalam pemaparannya, Bupati Muna Barat menyampaikan usulan strategis yang mencakup penambahan tujuh lokasi prioritas Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), bantuan kapal tangkap modern, serta replikasi tambak modern MINI RAS. Sasaran utama dari seluruh program ini adalah masyarakat pesisir dan nelayan di Kabupaten Muna Barat agar potensi kelautan daerah dapat dioptimalkan secara berkelanjutan.

"Kami hadir langsung di KKP untuk memastikan potensi perikanan dan kelautan Muna Barat mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat. Program-program yang kami usulkan, mulai dari Kampung Nelayan Merah Putih, modernisasi armada tangkap, hingga tambak modern, sangat krusial untuk mendongkrak kesejahteraan nelayan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah kami," ujar La Ode Darwin.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Muna Barat, Sukarti Lykra, menegaskan kesiapan jajarannya untuk segera menindaklanjuti seluruh persyaratan administratif maupun teknis yang diminta oleh KKP.

"Kami siap bergerak cepat melengkapi segala kebutuhan data pendukung yang diminta oleh KKP, baik terkait kondisi eksisting untuk usulan KNMP, pemetaan lokasi budidaya ikan darat tematik, maupun validasi lahan clean, clear and free untuk replikasi tambak udang. Ini adalah peluang besar yang harus kami kawal sebaik-baiknya," ungkap Sukarti Lykra.

Menanggapi usulan tersebut, pihak KKP memberikan perhatian khusus dan meminta Pemkab Muna Barat untuk segera melengkapi seluruh dokumen administrasi dan data pendukung. Berdasarkan hasil audiensi, usulan penambahan tujuh titik KNMP di daerah kepulauan diminta untuk melampirkan kondisi eksisting, seperti ketiadaan air bersih dan listrik, sebagai bahan perencanaan pembangunan tahap selanjutnya pada 2027.

Selain itu, usulan program budidaya ikan darat tematik sebanyak 20 lokasi turut diakomodir dengan catatan pemetaan ulang kebutuhan lokasi dan komoditas. KKP menawarkan enam opsi komoditas, yakni Nila, Lele, Patin, Kakap Putih, Kerapu, dan Jade Perch. Sementara itu, usulan kapal ikan modern berkapasitas 30 GT dengan alat tangkap Purse Seine diarahkan untuk kelompok penerima di lokasi yang telah atau sedang dalam proses pembangunan KNMP.

Terakhir, untuk usulan program modelling dan replikasi tambak udang terintegrasi (Vanname), Pemkab Muna Barat diwajibkan melengkapi data dukung ketersediaan lahan yang clean, clear and free untuk proses asesmen kelayakan oleh Direktorat Jenderal Budidaya. KKP berkomitmen mengakomodir berbagai usulan tersebut melalui skema kolaboratif guna mendukung program ketahanan pangan nasional, dengan catatan seluruh usulan segera dimasukkan secara lengkap beserta bukti dukungnya.

Wa Ode Rahmatia, SP (Kabid Peng. Opini dan Aspirasi Publik Diskominfo-SP)