Pemkab Muna Barat Gelar Uji Kompetensi (Job Fit) dan Evaluasi Kinerja 30 Pejabat Eselon II

PPID. MUNA BARAT. GO. ID Pemerintah Kabupaten Muna Barat melaksanakan uji kompetensi (job fit) dan evaluasi kinerja terhadap 30 pejabat pimpinan tinggi pratama (JPTP) atau eselon II di lingkungan pemerintah daerah. Kegiatan yang bertujuan mengukur kompetensi, kapasitas, integritas, kinerja, serta kesesuaian pejabat dengan jabatan yang diemban tersebut dibuka oleh Wakil Bupati Muna Barat, Ali Basa, di Hotel Ness Inn Raha, Sabtu (7/11/2026).

Pelaksanaan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Pemkab Muna Barat memperkuat profesionalisme aparatur sipil negara (ASN), memastikan kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan organisasi, serta menjadi bahan pertimbangan dalam pembinaan dan penataan birokrasi, termasuk kemungkinan rotasi maupun mutasi jabatan.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Muna Barat, Ali Basa, menegaskan bahwa jabatan pimpinan tinggi pratama memiliki posisi strategis dalam struktur pemerintahan. Para pejabat eselon II tidak hanya bertanggung jawab mengelola organisasi perangkat daerah (OPD), tetapi juga menjadi motor penggerak pelaksanaan program pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menurutnya, dinamika pemerintahan dan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang mengharuskan setiap pejabat mampu beradaptasi, berinovasi, serta meninggalkan pola kerja yang monoton. Birokrasi dituntut menghadirkan pelayanan yang cepat, transparan, profesional, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Oleh karena itu, kegiatan uji kompetensi dan evaluasi kinerja yang kita laksanakan hari ini bukan sekadar formalitas administratif belaka. Ini adalah komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Muna Barat dalam menegakkan sistem merit demi membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas,” ujar Ali Basa.

Ia menambahkan, hasil uji kompetensi dan evaluasi kinerja tersebut akan menjadi bahan pertimbangan objektif bagi Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam melakukan pembinaan dan penataan pejabat, termasuk rotasi maupun mutasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Prinsip right man on the right place atau menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat, lanjutnya, menjadi salah satu aspek penting dalam membangun birokrasi yang efektif dan mendukung percepatan pembangunan daerah.

Ali Basa juga meminta seluruh peserta mengikuti setiap tahapan kegiatan dengan serius, sungguh-sungguh, dan penuh tanggung jawab. Para pejabat diharapkan mampu menunjukkan kapasitas terbaik melalui gagasan kreatif, ide inovatif, serta program kerja yang solutif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kepada tim panitia seleksi, ia menekankan agar seluruh proses penilaian dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel sehingga menghasilkan gambaran kompetensi pejabat yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat, Ibrahim Rasimu, menekankan bahwa pelaksanaan job fit dan evaluasi kinerja harus dimaknai sebagai momentum bagi setiap pejabat untuk melakukan introspeksi sekaligus menunjukkan kapasitas dan tanggung jawabnya sebagai pimpinan perangkat daerah.

Menurutnya, pejabat pimpinan tinggi pratama memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kebijakan dan program kepala daerah dapat diterjemahkan menjadi pelaksanaan kerja yang terukur di masing-masing OPD. Karena itu, kemampuan manajerial, kedisiplinan, koordinasi, dan pencapaian target kinerja harus menjadi perhatian setiap pejabat.

“Setiap pejabat harus memahami bahwa jabatan yang diemban bukan sekadar kedudukan struktural, tetapi merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui kinerja. Saya berharap seluruh peserta dapat mengikuti proses ini dengan terbuka dan menjadikannya sebagai kesempatan untuk menunjukkan kemampuan serta komitmen dalam membangun Muna Barat,” ujar Ibrahim Rasimu.

Ia juga mengingatkan pentingnya membangun sinergi antarperangkat daerah agar pelaksanaan program pemerintahan tidak berjalan sendiri-sendiri. Menurutnya, keberhasilan pembangunan membutuhkan koordinasi, kolaborasi, dan kesamaan arah di seluruh jajaran birokrasi.

Melalui pelaksanaan uji kompetensi dan evaluasi kinerja ini, Pemerintah Kabupaten Muna Barat berharap dapat memperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai kapasitas dan kesesuaian pejabat dengan kebutuhan organisasi. Hasilnya diharapkan menjadi salah satu dasar dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan serta kesejahteraan masyarakat.

Wa Ode Rahmatia, SP (Kabid Peng. Opuni & Aspirasi Publik Diskominfo-SP)