Atasi Kelangkaan BBM, Ditjen Migas dan Pemkab Muna Barat Bahas Penguatan Distribusi

PPID.MUNABARAT.GO.ID Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, La Ode Sulaeman, memimpin rapat pembahasan ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersama Pemerintah Kabupaten Muna Barat di Gedung Ibnu Sutowo, Ruang Rapat Lantai 16, Kamis (27/8/2026). Pertemuan tersebut digelar sebagai respons atas persoalan kelangkaan BBM yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Muna Barat.

Rapat tersebut dihadiri Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muna Barat, La Ode Mahajaya, beserta jajaran terkait. Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Muna Barat menyampaikan kondisi riil di lapangan serta berbagai kendala yang dihadapi masyarakat akibat keterbatasan pasokan dan distribusi BBM.

Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, menyampaikan bahwa persoalan ketersediaan BBM telah memberikan dampak terhadap aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Muna Barat meminta dukungan Ditjen Migas dalam meningkatkan ketersediaan pasokan sekaligus memperbaiki sistem distribusi BBM agar dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata.

“Kami hadir langsung ke Ditjen Migas untuk menyampaikan kondisi dan keluhan masyarakat. Kami berharap ada penambahan kuota serta perbaikan alur distribusi agar BBM dapat tersedia dan tersalurkan secara merata kepada masyarakat di Muna Barat,” ujar La Ode Darwin.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muna Barat, La Ode Mahajaya, memaparkan sejumlah persoalan yang ditemukan berdasarkan pemantauan di lapangan. Selain keterlambatan pasokan, pihaknya juga mencatat adanya disparitas harga yang dipengaruhi oleh panjangnya rantai pasok serta belum optimalnya distribusi BBM ke sejumlah wilayah.

“Berdasarkan pemantauan kami di lapangan, persoalan yang dihadapi bukan hanya keterlambatan pasokan, tetapi juga mekanisme distribusi yang belum optimal, khususnya ke wilayah-wilayah yang jauh dari pusat layanan. Karena itu, diperlukan penguatan pengawasan dan perbaikan tata kelola distribusi,” jelas La Ode Mahajaya.

Dalam pembahasan tersebut, sejumlah langkah strategis disepakati sebagai bagian dari upaya mengatasi persoalan ketersediaan dan distribusi BBM di Kabupaten Muna Barat. Salah satunya adalah rencana pembukaan SPBU baru di wilayah Kecamatan Kusambi untuk memperluas akses masyarakat terhadap BBM sekaligus mendukung pemerataan distribusi.

Selain itu, dibahas pula perbaikan status Pertashop di Kecamatan Barangka menjadi SPBU KOMPAK. Perubahan status tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pelayanan dan memberikan kemudahan akses BBM bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Barangka dan sekitarnya.

Langkah lainnya adalah pengaktifan kembali SPB Nelayan Pajala. Pengoperasian kembali fasilitas tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan BBM bagi masyarakat nelayan serta mendukung kelancaran aktivitas perikanan di wilayah pesisir Muna Barat.

Hasil pembahasan tersebut menjadi langkah konkret dalam memperkuat sarana dan jaringan distribusi BBM di Kabupaten Muna Barat. Pemerintah Kabupaten Muna Barat berharap tindak lanjut atas hasil rapat dapat segera dilakukan sehingga persoalan kelangkaan dan ketidakmerataan distribusi BBM dapat diminimalkan.

Ketersediaan BBM yang memadai dinilai tidak hanya penting untuk memenuhi kebutuhan transportasi dan aktivitas masyarakat sehari-hari, tetapi juga untuk mendukung kelancaran kegiatan ekonomi daerah. Dengan semakin kuatnya jaringan distribusi BBM, Pemerintah Kabupaten Muna Barat berharap kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi secara lebih mudah, merata, dan berkelanjutan.

Wa Ode Rahmatia, SP (Kabid Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik Diskominfo-SP)
Penanggung jawab : Kepala Dinas Kominfo (La Ode Ali Kadirun, S.Pd, MP)